SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Posted: February 16, 2011 in Uncategorized

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mealokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalh bagaimana cra sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh  memiki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada diantara dua sistem ekstrim tersebut.

Banyak pendapat mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu system perlu memiliki ciri sebagai berikut. Menurut (Suroso, 1993) cirri sistem adalah :

  1. Setiap sistem memiliki tujuan.
  2. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungan.
  3. Walau mempunyai batas, system tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.
  4. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa disebut dengan bagian, unsure, atau komponen.
  5. Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, bagian, atau unsur-unsur, tidak berarti bahwa system tersebut merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat “wholism”.
  6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
  7. Setiap sistem  melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah maka system sering disebut juga sebagai “processor” atau “transformator”.
  8. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme control dengan memanfaatkan  tersedianya umpan balik.
  9. Karena adanya mekanisme control itu maka sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik.

 

Pada awal peradaban manusia, sistem perekonomian disebut dengan subsistem.Dengan karakteristik perekonomian subsistem , orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini produksi, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain pada saatitu orang belum terlalu berfikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain, apalagi demi keuntungan. Kalaupun orang tersebut harus berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan barang lain, sifatnya adalah barter, untuk kepentingan pihak masing-masing.

Dengan semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya istem perekonomian yang lebih teatur dan terencana. Sistem barter  tidak lagi dapat dipertahankan, mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti :

  1. Sulitnya mempertemukan dua atau lebih pihak yang memoliki keinginan yan sama.
  2. Sulitnya menentukan nilai komuditi yang akan dipertukarkan.
  3. Sulitnya melakukan pembayaran yang terunda.
  4. Sultnya melakukan transaksi dengan jumlah besar.

Dengan hambatan-hambatan yang terjadi tersebut, mulailah para cendikiawan memikirkan sistem perekonomian lain yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia.

 

Hasil-hasil pemikiran para ahli itu adalah :

A . Sistem Perekonomian Pasar (Liberlis/Kapitalis)

Dasar  bekerjanya sistem ini adalah adanya kegiatan “invisible hand”/ tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dicetus oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari paham kebebasan. Buku Adam Smith yang berjudul “The Theory of Sentiments” menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham “Laissez Faire”, yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan semini mungkin campur tangan pemerintah.

Kaum klasik berpendapat seperti itu, karena mereka menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya. Mekanisme pasarlah yang akan mengaturnya, kekuata permintaan penawaranlah yang akan mewujudkannya.

Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :

  1. Hukum “SAY” yang mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi, tentulah ada yang membutuhkannya. Dengan hokum in para penggusaha/produsen tidak perlu kawatir bahwa barang dagangannya akan sisa, karana berapapun yang ia produksi tentu akan digunakan oleh masyarakat.
  2. Harga setiap komoditi itu bersifat fleksibel. Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi. Kalaupun terjadi ketidak seimbangan pasar (Kekurangan atau kelebihan komoditi) itu hanya bersifat sementara, karena untuk selanjutnya keadaan tersebut akan kembali dalam kondisi seimbang (equilibrium). Sebagai contoh produksi melimpah, menyebabkan harga komoditi bersangkutan menjadi murah. Karena harga sekarang menjadi murah, masyarakat berbondong -bondong untuk membelinya sehingga komoditi nberkurang drastic. Dan karena komoditi yang ada sekarang menjadi sedikit maka harga akan naik kmbali. Karena harga membaik, produsen akan meningkatkan produksinya dengan harapan akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena produksi meningkat jum lah komoditi di pasar menjadi banyak sehingga perlahan-lahan bergerak turun, begitulah keadaan akan berlangsung. Dan dari kedua keadan tersebutakan mengarah terjadinya keseimbangan pasar. Dengan demikian pemerintah tidak perlu ikut dalam proses tersebut.

Jika demikian pemikirannya, selanjutnya apa tugas pemerintah? Menurut kaum klasik, tugas pemerintah adalah :

  1. Mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani pihak swasta, sebagai missal menggelola pamong praja dan sejenisnya.
  2. Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Sebagai contoh membangun prasarana jalan agar transportasi menjadi lancer, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung, dan sejenisnya.

Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tugas yang sangat penting (Suroso, 1993) yakni :

  1. Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan Negara liberal lainnya.
  2. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.
  3. Mendirikan dan memelihara beberapa iinstitusi atau saran untuk umum yang tifak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan keuntungan yang didapat darinya terlalukecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan perkataan lain di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Dengan terjadinya resesi dunia pada sekitar tahun 1930an, kejayaan system ini seakan-akan berakhir. Dan kejadian itulah kemudian muncul pandangan-pandangan untuk memperbaiki sistem ini. Diantara para ahli yang cukup terkenal dan hingga sampai saat ini pandangannya masih relefan adalah J.M. Keynes, yang antara lain berpendapat bahwa negara ,yang merupakan  suatu kekuatan di luar sistem  lberalis ini haruslah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi agar pekerjaan selalu tersedia bagi semua warganya.

Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberal/kapitalisme adalah :

  1. Faktor –faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahawan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta.
  2. Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
  3. Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi.

B . Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)

Pencetus ide mengenai system ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami dengan penderitaan kaum buruh yang terjadi saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis. Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali Negara. Sistem ini dapat kita lihat pada Negara yang etatisme/komunisme yang sempat muncul adalah :

Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya adalah “setiap orang member (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya.

Tahap tersebut berkembang menjadi “setiap orang member sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya “ dengan kata lain “distribusi menurut kebutuhannya” (Suroso, 1993).

Sistem sosialis sendiri terdiri dari :

Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik :

–          Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/Negara.

–          Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar.

–          Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

Sistem sosialis terencana (komunis) dengan karakteristik :

–          Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/Negara

–          Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana.

–          Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian internasional, tampaknya system sosialis terencan ini mulai ditinggalkan oleh penganutnya. Salah satu contoh adalah yang diawali oleh presiden Rusia, Gorbachef dengan tindakan pembaharuannya. Dan akhir-akhir ini dengan mulai pecahnya Negara-negara berpaham komunis, yang di dalam perekonomiannya cenderung bersistem sosialis.

C . Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan kombinasi “logis” dari ketidak sempurnaan kedua system ekonomi di atas (liberalism dan etatisme). Selain resei dunia 1930-an menjadi bukti ketidak sanggupan sistem liberalis, langkah Gorbachev dan bubarnya kelompok Negara-negara komunis, menjadi bukti pula kerapuhan system etatisme.

Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campurtangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksnakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak Negara kemudian memilih sistem ekonomi campuran ini.

PERKEMBANGAN SISTEM PREKONOMIAN INDONESIA

A . Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh Negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi Indonesia, baik secara individu maupun melalui kursi diskusi kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian kita yang sesuai cita-cita tolong-menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dngan tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Negara Amerika pada tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Deokrasi Ekonomi.

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.

Demokrasi  Ekonomi dipilih karena memiliki cicri-ciri positif yang diantaranya adalah :

–          Perekonomian disusun sbagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

–          Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

–          Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

–          Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

–          Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

–          Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

–          Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

–          Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Demikian didalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :

Free Fiht Liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga tidak memungkinkan terjadinya ekspoitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat bertambahnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme, yakni keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

Monopoli, yakni suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain ada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi dan mungkin campuran, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1965-an sebenernya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantaranya program-program tersebut adalah :

–          Program Banteng tahun 1950, bertujuan membantu pengusaha pribumi.

–          Program Sumitro Plan tahun 1951.

–          Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955 – 1960.

–          Rencana Delapan Tahun.

Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :

–          Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relative bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan bukan masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik tampak dominan, seperti mengembalikan Negara Indonesia ke Negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerh-daerah, dan masalah politik sejenisnya.

–          Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasika untuk kepentingan politik dan perng.

–          Terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk. Tercatat tidak kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.

–          Kurangnya memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping keputusan individu/pribadi dn partai lebih dominan dri pada kepentingan pemerintah dan negara.

–          Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan system perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarkat Indonesia (Liberalis, 1950-1957) dan Etatisme (1958-1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem Etatisme yang pernah terjadi di Indonesia pada periode itu dapat dilihat pada bukti-bukti berikut :

–          Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.

–          Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek “Mercu Suar”.

–          Defisit anggaran negara yang semakin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.

–          Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk  (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.

B . Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan system ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian system demokrasi ekonomi dan system ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi. Perbaikan hamper di seluruh sektor  kehidupan. Tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditunjukan untuk :

–          Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama.

–          Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

C . Para Pelaku Ekonomi Di Indonesia

Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :

–          Pemilik faktor  produksi.

–          Konsumen.

–          Produsen.

Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu :

–          Sektor rumah tangga.

–          Sektor swasta.

–          Sekt pemerintah, dan

–          Sektor luar negeri

Sesuai dengan konsep Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan, dan Kestabilan Ekonomi), maka dalm perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi) dan masing-masing mempunyai prioritas fungsi sebagai berikut, yaitu :

Koperasi , yaitu pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Sek. Swasta, yaitu pertumbuhan kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Sek. Pemerintah, yaitu kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

 

“Menurut saya, sistem perekonomian Indonesia saat ini dalam pelaksanaannya masih agak kurang memuaskan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya tingkat kemiskinan di negeri ini, yang menyebabkan tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia. Apalagi diperparah dengan tingginya angka korupsi di negeri ini, yang menyebabkan makin semerautnya keuangan Negara dan juga merugikan Negara. Saya sebagai generasi muda hanya dapat berharap agar Negara ini bias semakin maju, terutama sistem perekonomiannya. Karena bangsa yang maju adaah bangsa yang kuat dalam sistem perekonomiannya”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s